Sangatta- Ketergantungan Kutai Timur (Kutim) terhadap sektor tambang masih sangat dominan. Data terbaru mencatat, kontribusi pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah ini mencapai 75,53 persen pada 2024. Sementara sektor pertanian baru menyumbang 8,80 persen, meski mulai menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 7,60 persen.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kutim mulai mempersiapkan langkah strategis menghadapi era pasca-tambang. Sektor pertanian dijadikan program unggulan yang digarap serius untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim, Dyah Ratnaningrum, menegaskan bahwa arah pembangunan ini merupakan komitmen kuat pemerintah daerah.
“Kalau tambang ini kan non-renewable, tidak bisa diperbarui. Pak Bupati melihat bahwa tambang akan habis. Kita tidak ingin Kutim jadi kota mati seperti beberapa daerah lainnya. Makanya sektor pertanian harus kita push sama-sama,” ujarnya kepada awak media, Jum’at (14/11/2025).
Kutim memiliki potensi besar untuk mengembangkan sejumlah komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya adalah nanas, yang kini diarahkan untuk dikelola dari hulu hingga hilir. Selain buah, pemanfaatan daun nanas sebagai serat juga membuka peluang industri baru.
“Serat nanas bisa dijual sampai Rp120 ribu per kilo. Ini bukan sekadar produk sampingan, tapi peluang ekonomi yang menjanjikan,” kata Dyah.
Sementara itu, pengembangan padi menjadi fokus lain yang terus diperkuat. Dengan dukungan alat mesin pertanian modern (alsintan), biaya produksi dapat ditekan hingga Rp10 juta per hektare.
“Jika produksi mencapai 4 ton per hektare, petani bisa meraih pendapatan sekitar Rp26 juta dalam tiga bulan,” tambahnya.
Saat ini, Kutim memiliki 2.638 hektare sawah aktif. Pemerintah menargetkan penambahan 1.150 hektare sawah baru hingga 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan lahan eks tambang sebagai area pertanian. Namun Dyah mengingatkan bahwa proses ini harus dilaksanakan dengan cermat.
“Kita harus hati-hati. Banyak wilayah masuk HGU, kawasan adat, hingga tambang aktif. Jangan sampai tujuan kita baik, tapi langkah kita keliru,” ujarnya.
Untuk memperkuat produksi, pemerintah telah memetakan sejumlah wilayah prioritas pertanian yang memiliki sistem irigasi memadai. Kecamatan Kaubun, Kongbeng, dan Long Mesangat menjadi tiga daerah yang ditetapkan sebagai pusat pengembangan karena memiliki bendungan besar penopang irigasi.
Pertanian Kutim kini tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga inovasi ekonomi kreatif. Pemerintah mulai mengembangkan agrowisata sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat, terutama di masa menunggu panen.
Dua kawasan, yakni Kaubun dan Teluk Pandan, telah menjadi pilot project. Kaubun menawarkan konsep bernuansa Bali yang menarik pengunjung, sementara Teluk Pandan menghadirkan pasar kuliner tradisional dan spot foto yang ramai dikunjungi warga.
“Kami ingin agrowisata menjadi nilai tambah bagi petani. Bukan hanya menunggu hasil panen, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya. (adv)
