Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menegaskan arah pembangunan yang lebih terukur dan progresif untuk tahun 2026. Hal ini ditandai dengan diketok palunya kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 bersama DPRD Kutim dalam Rapat Paripurna ke-XI yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Jumat (21/11/2025) malam.
Prosesi penandatanganan kesepakatan ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, yang memimpin arah kebijakan pemerintahan dalam menetapkan pondasi fiskal daerah untuk tahun anggaran mendatang. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Sayid Anjas, dan dihadiri jajaran anggota DPRD serta unsur Pemkab lainnya.
Plt Sekwan Hasara membacakan rincian struktur anggaran yang disepakati. Pendapatan Daerah Kutai Timur pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,73 triliun, terdiri dari PAD Rp 431 miliar, Pendapatan Transfer Rp 5,21 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 91,9 miliar. Sementara Belanja Daerah disepakati sebesar Rp 5,71 triliun. Dengan struktur ini, APBD 2026 diproyeksikan surplus Rp 25 miliar.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa KUA-PPAS 2026 bukan sekadar dokumen teknis, tetapi fondasi untuk menghadirkan terobosan pembangunan yang lebih progresif.
“Kesepakatan ini adalah langkah awal untuk memastikan seluruh program prioritas dapat berjalan optimal. Tahun 2026 kita siapkan sebagai tahun percepatan, dengan fokus pada pembangunan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ardiansyah.
Ia menyebut bahwa Pemkab Kutim berkomitmen memperkuat sejumlah sektor strategis, mulai dari infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, pembangunan SDM, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Ardiansyah menekankan bahwa penyusunan APBD 2026 akan diarahkan pada efektivitas anggaran dan penyelesaian isu-isu prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat langsung.
“Dengan perencanaan yang matang melalui KUA-PPAS ini, kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi warga Kutim,” tambahnya.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS merupakan simbol kuatnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Dengan keselarasan arah kebijakan, seluruh program tahun depan diyakini dapat terlaksana secara efektif.
Dengan diketok palunya KUA-PPAS 2026, Pemkab Kutai Timur kini bergerak ke tahapan penyusunan Rancangan APBD 2026. Dokumen ini akan menjadi peta arah pembangunan daerah sepanjang tahun depan, sekaligus memastikan Kutai Timur berada pada jalur percepatan dan inovasi pembangunan. (adv)
