BERAU – Laju ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan DPRD. Di balik kontribusinya sebagai salah satu penopang ekonomi daerah, sektor itu dinilai menyimpan potensi ancaman serius apabila pengelolaan limbah tidak diawasi secara ketat.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan seluruh perusahaan sawit mematuhi standar pengolahan limbah yang telah ditetapkan. Menurutnya kelalaian sekecil apa pun dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Pengawasan tidak boleh longgar. Pemerintah harus memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai aturan,” ujarnya, Senin (30/3/2026)
Ia mengakui industri kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Berau, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan pendapatan daerah.
Namun, Subroto mengingatkan pertumbuhan tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan, terutama sumber air yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Menurutnya potensi pencemaran akibat limbah sawit sangat berisiko, mulai dari menurunnya kualitas air sungai hingga terganggunya ekosistem di sekitar wilayah perkebunan. apabila tidak ditangani dengan serius, dampak yang ditimbulkan bisa bersifat sistemik dan berkepanjangan.
“Dampaknya bisa sistemik. Jika air tercemar, bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi juga kesehatan masyarakat ikut terancam,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD Berau mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau agar meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah dengan melakukan inspeksi mendadak secara berkala, guna memastikan instalasi pengolahan limbah milik perusahaan benar-benar berfungsi optimal setiap saat.
Selain pengawasan teknis, ia menekankan pentingnya membangun koordinasi yang lebih solid antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Hal itu diperlukan agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh implementasi nyata di lapangan.
DPRD Berau berharap langkah pengawasan yang lebih tegas dan terukur dapat menjaga keseimbangan antara perkembangan sektor perkebunan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari industri kelapa sawit tetap dapat dirasakan, tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan masa depan daerah.
“Pertumbuhan industri harus sejalan dengan perlindungan lingkungan. Jangan sampai masyarakat justru menanggung dampak negatif,” sebutnya. (adv)
