PPU-Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan komitmen proaktif mereka dalam merencanakan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten PPU tahun 2013-2043. Dalam upaya tersebut, mereka merencanakan kolaborasi erat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur.
Muhammad Bijak Ilhamdani, Anggota Pansus I DPRD PPU, mengungkapkan bahwa revisi tersebut menjadi kebutuhan penting mengingat status daerah mereka yang kini tergabung dalam Kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Keberadaan IKN membutuhkan penyesuaian yang tepat dalam RTRW dan RDTR untuk mendukung pembangunan masa depan.
Salah satu aspek yang ditekankan adalah penataan ulang batas-batas daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Bijak menyatakan urgensi komunikasi yang intensif dengan PUPR Provinsi untuk memastikan keselarasan antara RTRW Kabupaten PPU dengan rencana pembangunan di tingkat provinsi.
Politisi Partai Demokrat tersebut juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Pemprov Kaltim dengan kabupaten-kabupaten di dalamnya terkait RDTR dan RTRW. Diharapkan adanya keselarasan dalam penyusunan perda antara kabupaten dan provinsi untuk menghindari tumpang tindih dalam rencana pembangunan.
Selain kerja sama dengan Dinas PUPR Kaltim, Pansus I DPRD PPU juga berencana menjalin komunikasi yang erat dengan pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait penyusunan Perda RTRW. Langkah-langkah proaktif ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan koordinasi yang efektif dalam pembangunan wilayah yang terkait dengan IKN, serta menjaga kesinambungan antara rencana pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi.(Advetorial)
