BALIKPAPAN – Wakilrakyat di DPRD Kota Balikpapan akan terus mengawal visi misi Wali Kota Rahmad Mas’ud, khususnya program BPJS gratis.
Tapi, sebelum program layanan kesehatan bagi warga Kota Minyak tersebut diluncurkan, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa menyarankan agar dilakukan sinkronisasi data penerima manfaat.
Program BPJS gratis untuk Kelas III, saat ini masih dalam persiapan sebelum diberikan kepada masyarakat Balikpapan.
“Program BPJS ini kan visi misi wali kota, karena itu sebelum diluncurkan perlu dimatangkan persiapannya, mulai perencanaan, penyusunan anggaran hingga penyinkronan data penerima yang setiap hari pasti mengalami perubahan,” ujarnya.
Lanjut Taqwa, program BPJS judulnya memang gratis, dan selama ini masyarakat pun memahami bahwa program tersebut memang gratis. Tapi sebenarnya, program BPJS ini dibayarkan pemerintah, alias disubsidi.
Data penerima manfaat, menurut Taqwa perlu disikronkan sebab data-data tersebut selalu bergerak dinamis, sehingga perlu difinalkan. Dan mengenai besaran anggaran yang dialokasikan untuk program BPJS gratis disiapkan sekitar Rp 40 miliar per tahunnya.
Politisi Gerindra ini menyebut, butuh waktu 2 hingga 3 pekan untuk merangkumkan data sebelum program BPJS gratis kelas III ini digulirkan. Sebelumnya, Komisi IV DPRD Balikpapan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terkait program BPJS gratis.(Adv)
