PENAJAM-Kedatangan Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia bersama tenaga ahli utama presiden, Ali Mochtar Ngabalin beberapa hari lalu ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), disambut langsung oleh ketua DPRD PPU HJhon Kenedi S.Sos (JK), tidak mau menyia-yiakan kesempatan langka tersebut JK secara tegas meminta kepada KSP agar ketika RUU perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) disahkan oleh ketua DPR RI dan IKN akan menjadi provinsi terpisah dari Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah pusat jangan melupakan pembangunan di PPU selaku daerah asal wilayah Sepaku.
“Diskusi pertama kita meminta pemerintah pusat membangun PPU secara sejalan, jangan sampai sebagian besar daerah kita ini diambil untuk IKN tapi PPU jadi wilayah yang tertinggal, kami ingin PPU terbangun secara menyeluruh, artinya banyak jalan, coastal road, jembatan Penajam Balikpapan yang belum selesai, apa yang disampaikan beliau tadi in syaa Allah akan membantu meminta kita datang ke KSP menunggu jadwal dari kita. dalam waktu dekat,” terang JK.
JK yang menjadi moderator diskusi antara KSP dan tokoh-tokoh masyarakat dan adat Paser di PPU tersebut, mengatakan bahwa keinginan masyarakat adat kemungkinan besar akan dipenuhi, karena ia mengaku mendapat bisikan dari KSP bahwa kearifan lokal menjadi prioritas utama dalam pembangunam IKN nanti.
“Iya ini sebenarnya yang kami tunggu, banyak aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini di kabupaten Penajam Paser Utara, tentu banyak pesan-pesan, artinya apa yang disampaikan tadi itulah pesannya, jangan sampai nanti pemindahan IKN itu meninggalkan pesan yang tidak baik untuk warga kita, artinya jangan sampai tertinggal, in syaa Allah saya yakin sebagian dari usulan itu, bisa terpenuhi oleh pemerintah, kearifan lokal itu harus diutamakan, kalau saya bisik-bisik dengan pak Yuri tadi itu in syaa Allah pasti, kearifan lokal itu menjadi prioritas utama dalam pembangunan IKN,” ungkap JK.
Selain masalah infrastruktur JK juga meminta kepada KSP agar Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU juga dibangun, karena diakui atau tidak ketika IKN terwujud maka persaingan pekerjaan di IKN menjadi persaingan level nasional bahkan internasional, sehingga pembangunan SDM warga lokal sangat diperlukan.
“Yang ke dua terkait dengan masalah sumber daya manusia tentu di dalam hal ini kita bersama-sama dengan pemerintah pusat harus sama-sama mendukung itu, supaya masyarakat kita ini tidak tertinggal, saya yakin tanpa dukungan pemerintah pusat dan daerah masyarakat pasti akan tertinggal,” pintanya.
Ketika ditanya soal bocoran kapan peletakan batu pertama IKN JK mengatakan semua masih dalam proses RUU IKN, namun ia memperkirakan bahwa peletakan batu pertama tersebut akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2021.
“Sebenarnya begini, pemindahan IKN itu setelah penetapan undang-undang pemindahan IKN ini disahkan oleh ketua DPR RI, tapi undang-undang secara realnya sudah hampir rampung, cuma belum diserahkan ke DPR RI, in syaa Allah dalam waktu dekat ini akan terlaksana, tapi diperkirakan 17 Agustus tahun 2021 ini, ini diupayakan artinya kalau itu sesuai secara administrasi berjalan in syaa Alloh itubakan dilaksanakan peletakan batu pertama,” pungkasnya.(Advetorial)
