
BALIKPAPAN-LSM anti korupsi, Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMAK) Indonesia, Rabu (29/11) suskes menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ke Kota Balikpapan, Sekretaris FORMAK Balikpapan, Moeso Novianto mengatakan bahwa FORMAK dan KPK RI memiliki kerja sama dalam hal pemberantasan korupsi di daerah khususnya Kalimantan Timur dan sekitarnya, dan agenda yang terlaksana ini adalah dalam rangka penguatan integritas anti korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Hotel New Benakutai Balikpapan.
“FORMAK Sudah lama punya hubungan dengan KPK RI dalam hal pemberantasan korupsi mulai dari tingkat bawah, dan sudah beberapa kali juga kami mendatangkan KPK RI ke Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir, dan kegiatan kali ini kami laksanakan untuk memberikan dan integritas pada anggota yang akan melakukan investigasi di lapangan,” kata Moeso Novianto, mewakili Ketua FORMAK Balikpapan H Imam Mutaji SE.
Sebelumnya yang mereka undang untuk datang adalah Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango dan yang bersangkutan sudah menyanggupi untuk hadir namun beberapa hari sebelum acara Presiden Republik Indonesia (RI) Ir Jojo Widodo menunjuk Nawawi sebagai Ketua Sementara KPK RI sehingga membuat jadwal Nawawi padat, karena memang tugas Ketua KPK RI sangat banyak dan padat, kemudian tugas didelegasikan kepada Wakil Kasatgas II Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardika.
“Awalnya yang FORMAK undang adalah pak Nawawi Pomolango, waktu itu beliau masih Wakil Ketua KPK RI, dan beliau menyangupi untuk hadir, karena beliau juga adalah orang Balikpapan, jadi kita punya hubungan yang baik dengan beliau, namun sama-sama kita ketahui bahwa Pak Jokowi menunjuk beliau sebagai Ketua Sementara KPK RI, sehingga beliau harus menyelesaikan tugas-tugas yang lebih besar,” ungkap Moeso Novianto yang merupakan tokoh muda Kota Balikpapan.
Sementara itu Wakil Kasatgas Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardika mengatakan bahwa pihak KPK RI sangat menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan FORMAK dalam melakukan pencegahan dan investigasi dalam pemberantasan korupsi.
“Kami menyadari KPK tidak bisa berjalan sendiri butuh dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak komunitas, organisasi dan LSM untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi, edukasi ke masyarakat menjadi sangat penting, karena masih banyak tidak paham bahwa yang dilakukan itu korupsi atau bahkan tidak berani melaporkan ketika mereka diperas atau dipungli terkait pelayanan publik. Nah ini bisa diedukasi,” tutur Dion.(IKN)


