PPU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada tahun 2024. Sekretariat Dewan DPRD PPU, melalui Suhardi, menjelaskan bahwa persiapan dan pengumpulan data dilakukan oleh berbagai instansi terkait atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Suhardi, tugas dan fungsi alat kelengkapan dewan (AKD) dalam memfasilitasi kegiatan kedewanan termasuk dalam pembahasan raperda tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa rapat-rapat pansus melibatkan diskusi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pelaksanaan rapat dalam pansus melibatkan OPD, terutama terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten PPU, yang harus diselesaikan dalam waktu 30 hari atau satu bulan, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah dan undang-undang yang berlaku.
Sekwan DPRD PPU juga mengungkapkan pembentukan tiga Pansus berdasarkan Keputusan DPRD PPU. Pansus I akan membahas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PPU Tahun 2023-2043. Pansus II akan membahas tiga Raperda, yaitu tentang sistem pertanian organik, pengelolaan pohon pada ruang terbuka hijau publik, jalur hijau jalan dan taman, serta tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Sementara itu, Pansus III akan membahas tiga Raperda, yakni tentang penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, pengelolaan keuangan daerah, dan LKPJ akhir tahun anggaran 2023.
DPRD PPU berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan keenam Raperda tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara.(Advetorial)
