PPU – Sekretaris Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menekankan pentingnya memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lebih representatif di wilayah tersebut.
Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan agar masyarakat sekitar TPA tidak merasa dirugikan dan tidak melakukan protes di kemudian hari.
“Dampak lingkungannya juga harus dipikirkan, sehingga masyarakat di sekitar TPA tidak protes nanti,” ujarnya, Senin (20/5/2024).
Thohiron menegaskan bahwa setiap pembangunan fasilitas publik harus mempertimbangkan berbagai aspek, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Thohiron mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berpikir jauh ke depan dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
“Jangan sampai itu kita tidak pikirkan dan masyarakat akan protes. Memang masyarakat kita juga bisa beralibi ‘kan TPA lebih dulu daripada masyarakat’ enggak bisa begitu pemerintah. Makanya tugas pemerintah itu berpikir jauh ke depan,” katanya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa keberadaan TPA yang representatif harus sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa TPA yang dibangun tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan pembuangan sampah, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas yang mampu mengelola sampah secara efektif dan ramah lingkungan.
“TPA yang kita bangun harus betul-betul terkelola dengan baik, dengan adanya alat pemisah sampah, pengering, dan lainnya,” ujar Thohiron.
DPRD PPU, lanjut Thohiron, siap memberikan dukungan penuh kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU dalam mewujudkan TPA yang ideal. Namun, ia menekankan bahwa DLH harus melakukan kajian mendalam dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sekitar, dalam proses perencanaan dan pembangunan TPA tersebut.
“Kalau memang perlu dana yang cukup besar tinggal dikomunikasikan saja, apakah nanti cukup dengan dana APBD kita, kalau tidak cukup yah kita minta APBN bagaimana untuk membiayai ini. Karena ini juga sebuah keperluan,” ujarnya.
Thohiron menambahkan bahwa pengelolaan sampah adalah masalah yang mendesak dan harus segera diatasi dengan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Thohiron juga menyoroti perlunya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
“Mulai dari perilaku masyarakat sampai kepada tempat-tempat TPS ini sudah harus dipikirkan. Terutama edukasi kepada masyarakat, pelaku pariwisata dan lainnya, ini sudah harus komprehensif,” tandasnya. (Adv)
