Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) sedang mematangkan rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
Kepala Bapelitbang PPU, Tur Wahyu Sutrisno, menyatakan bahwa PEMKAB PPU telah menerima Peraturan Presiden (Perpres) tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2024. Perpres ini menjadi landasan pendanaan untuk program pembangunan BLK.
Usai kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kantor Bupati PPU pada Kamis (17/10/2024), Tur Wahyu mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pertemuan tersebut membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan memastikan pembangunan BLK dapat diakomodasi dalam anggaran tahun 2025.
“Kami akan terus mendukung rencana pembangunan BLK. Kebutuhan masyarakat akan fasilitas ini sangat tinggi, terutama dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujar Tur Wahyu.
Ia menambahkan bahwa meningkatnya minat pencari kerja di PPU untuk terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur di IKN menunjukkan pentingnya keberadaan BLK.
Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat di sektor konstruksi dan sektor lainnya. Rencana pembangunan BLK juga melibatkan pengadaan lahan strategis. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menyatakan dukungannya terhadap proyek ini, dengan lokasi yang diusulkan berada di Kecamatan Penajam, dekat pusat perkantoran PEMKAB PPU.
“Langkah pertama adalah memastikan sertifikasi lahan,” kata Tur Wahyu.
Ia menekankan bahwa sertifikasi lahan sangat penting sebelum pembangunan dimulai. Sertifikasi ini menjadi syarat hibah lahan kepada pemerintah pusat.
“Kami akan segera memeriksa penetapan lokasi pembangunan BLK dan memastikan semua aspek legalitas terpenuhi sebelum diserahkan kepada kementerian. Sertifikasi lahan ini adalah syarat utama untuk melanjutkan proyek,” jelasnya. (ADVETORIAL)
