BALIKPAPAN-Perlawanan Fraksi NasDem terhadap hasil Rapat Sidang Paripurna yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2024 lalu, nampaknya bukanlah gertak sambal belaka, sebab saat ini pihak Fraksi NasDem sedang mempersiapkan diri untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Samarinda untuk menggagalkan hasil Rapat Paripurna terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Balikpapan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Partai NasDem Balikpapan H Kamaruddin Ibrahim atau yang akrab disapa H Acco, ia mengatakan akan melakukan koordinasi dengan ahli-ahli hukum tata negara, terkait dugaan pelanggaran yang terjadi saat proses pembentukan AKD Balikpapan tersebut.
“Kami menilai ini ada dugaan pelanggaran karena pada saat pembentukan AKD Fraksi NasDem belum mengusulkan nama-nama anggota DPRD dari Fraksi kami karena seluruh anggota DPRD punya hak untuk dipilih dan memilih,dengan kejadian ini hak dipilih dan memilih Anggota DPRD Fraksi NasDem hilang, dan setelah semua bukti-bukti lengkap kami berencana melakukan gugatan ke PTUN,” ujarnya.
Dan saat ini Fraksi NasDem sedang mempersiapkan tim kuasa hukum yang kuat untuk melakukan gugatan tersebut, tidak hanya dari Balikpapan,Fraksi NasDem Balikpapan akan menyewa pengacara terbaik di Indonesia untuk memenangkan gugatan ini.
“Kami sedang menyusun tim kuasa hukum yang kuat untuk melakukan gugatan ke PTUN, kami sedang memikirkan menggunakan pengacara terbaik, kalau perlu kita pakai pengacara terbaik di Indonesia, untuk saat ini harga pengacara tidak menjadi masalah buat kami, karena yang kita perjuangkan ini adalah suara warga Balikpapan yang mereka titipkan pada seluruh anggota DPRD Fraksi NasDem,” ungkapnya.
Hal ini dilakukan karena NasDem yakin bahwa Rapat Paripurna AKD Balikpapan terindikasi tidak sah.
“Keyakinan kami bahwa pembentukan AKD tidak sah,” tandasnya.(IKN)
