PPU – Kapolres Penajam Paser Utara (PPU), AKBP Supriyanto, menghadiri prosesi pemusnahan surat suara yang dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten PPU. Pemusnahan ini mencakup surat suara yang rusak serta kelebihan logistik dari kebutuhan Pilkada 2024.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Ketua KPU PPU, Ali Yamin Ishak, perwakilan Bawaslu, serta saksi dari partai politik. Proses pemusnahan dilakukan secara transparan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu.
Kapolres PPU, AKBP Supriyanto, menegaskan pentingnya langkah ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Langkah ini merupakan wujud transparansi penyelenggaraan pemilu. Kami dari Polri memastikan seluruh proses pemusnahan berjalan sesuai prosedur dan bebas dari potensi penyalahgunaan,” ujarnya.
Sebanyak 418 surat suara berlebih untuk calon bupati dan wakil bupati, 38 surat suara berlebih untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 4 surat suara rusak dimusnahkan. Surat suara yang dimusnahkan terdiri dari logistik yang cacat produksi, tidak memenuhi standar kelayakan, dan kelebihan cetak yang tidak diperlukan untuk distribusi ke TPS.
Surat suara dimusnahkan dengan cara dibakar, disaksikan langsung oleh berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, untuk memastikan seluruh dokumen benar-benar dihancurkan. Proses ini diawasi ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan.
Ketua KPU PPU, Ali Yamin Ishak, menyatakan bahwa pemusnahan ini sesuai dengan peraturan KPU.
“Kami ingin memastikan setiap tahapan berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemusnahan ini bagian dari komitmen kami menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu,” jelasnya.
Proses pemusnahan surat suara berjalan lancar dengan pengamanan dari Polres PPU. Kapolres juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan pengamanan penuh selama seluruh tahapan Pilkada 2024 berlangsung.
“Kami berharap langkah ini semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. Tahapan ini adalah bagian penting dari proses demokrasi yang transparan dan akuntabel,” tutup AKBP Supriyanto. (Advetorial)
