SANGATTA – Program pembangunan dapur umum di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan perkembangan positif. Dengan hadirnya para investor lokal yang mengambil posisi terdepan, layanan pangan untuk masyarakat kini dirancang lebih adaptif, cepat, dan selaras dengan kondisi lapangan.
Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Setkab Kutim, Trisno, mengungkapkan bahwa dari sembilan calon investor yang mempresentasikan rencana mereka, delapan merupakan pengusaha asal Kutim. Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi faktor penting dalam memastikan dapur umum dapat beroperasi stabil dan tepat sasaran.
“Kita sengaja memprioritaskan investor lokal karena mereka lebih memahami wilayah, lebih mudah mengakses lokasi, dan mampu menyesuaikan konsep dapur dengan potensi daerah,” jelas Trisno, Selasa (25/11/2025).
Pemerintah menerapkan model fleksibel tanpa pembagian titik yang merata. Para investor mengusulkan jumlah titik yang berbeda-beda—mulai dari dua hingga puluhan titik—disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Fleksibilitas ini dinilai sebagai langkah realistis mengingat luasnya wilayah Kutim serta kompleksitas akses di beberapa kecamatan.
“Yang terpenting, semua dapur berjalan lancar dan tidak ada titik yang terbengkalai,” tegas Trisno.
Sebagai daerah dengan kondisi geografis yang beragam, Kutim memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan pangan. Investor lokal yang sudah terbiasa menghadapi dinamika lapangan menyiapkan strategi mitigasi seperti sumber air alternatif, sistem manajemen bahan baku, hingga pola distribusi yang lebih efisien.
Kesiapan ini memastikan dapur umum dapat terus beroperasi, bahkan di daerah terpencil seperti Muara Ancalong, Kaliorang, dan Kaubun yang sering menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Selain memperkuat ketahanan pangan, kehadiran investor lokal dalam program ini membawa dampak ekonomi yang nyata. Pasokan bahan baku mayoritas diperoleh dari pedagang dan petani setempat, sehingga roda ekonomi ikut bergerak dan nilai tambah kembali kepada masyarakat Kutim.
Trisno menegaskan bahwa dapur umum tidak hanya hadir sebagai fasilitas penyedia makanan, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi lokal.
Kedekatan investor lokal dengan wilayah membuat proses koordinasi, pengawasan, dan evaluasi berjalan lebih cepat. Pemerintah memastikan program ini dikelola secara efektif dan efisien melalui kolaborasi erat dengan pelaku usaha daerah.
“Keterlibatan pengusaha lokal memperkuat sistem yang ada. Komunikasi lebih mudah, kontrol lebih cepat, dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Trisno.
Dengan dukungan kuat dari investor lokal, pemerintah optimistis dapur umum Kutim dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan mempercepat penyediaan layanan pangan yang merata.
Trisno berharap kesuksesan program ini menjadi inspirasi bagi pengusaha lain untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Ketika yang terdepan adalah potensi lokal, manfaatnya pasti kembali untuk masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (adv)
