Sangatta—Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya dalam memperkuat program wajib belajar 13 tahun melalui percepatan pemutakhiran data keluarga. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bergerak lebih cepat memastikan seluruh data sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama terkait anak usia sekolah.
Menurut Bupati, data yang akurat menjadi kunci dalam menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di daerah. Ketidaktepatan data dapat menghambat penanganan dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Saya minta dalam setahun ini data keluarga harus benar-benar akurat. Jangan menunggu perubahan tiga tahun lagi, itu terlalu lama,” tegas Ardiansyah, Kamis (27/11/2025).
Ia mengungkapkan masih terdapat data yang tidak sinkron antara administrasi dan fakta lapangan. Karena itu, ia meminta Dukcapil turun langsung memverifikasi data keluarga, termasuk penduduk pendatang yang membawa anak usia sekolah.
“Saya tidak mau lagi menebak-nebak. Bisa jadi ada yang datang ke Kutim tanpa rumah dan pekerjaan, punya anak, belum sempat sekolah, lalu terdata sebagai ATS. Itu baru dugaan, jadi harus dipastikan dengan data yang benar,” jelasnya.
Ardiansyah juga menekankan pentingnya pendataan by name by address, sehingga pemerintah dapat menelusuri dengan tepat setiap kasus ATS. Ia menyoroti temuan di Sangatta Utara, di mana seorang anak terdata sebagai ATS padahal masih bersekolah.
“Orang tuanya kaget karena datanya tidak sesuai. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.
Pemutakhiran data keluarga menjadi langkah strategis bagi Kutim untuk memperkuat sistem pendidikan, memastikan seluruh anak usia sekolah terjaring, serta mendukung penuh implementasi wajib belajar 13 tahun. (adv)
