PENAJAM-Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dikenal sebagai lumbung padinya Kalimantan Timur (Kaltim), saat ini para petaninya sedang mengalami dilema, dalam satu sisi mereka berusaha untuk meningkatkan hasil pertanian, namun pada sisi yang lain mereka diambang kerugian, pasalnya Bulog yang pada tahun sebelumnya membeli seberapapun padi hasil produksi petani namun pada tahun ini BUMN ini tidak melakukannya lagi.
“saat ini ada kendala di masyarakat saya, kendala beras, saat ini beras di gilingan-gilingan numpuk karena memang sekarang Bulog menerimanya terbatas, dan bukanya jarang-jarang, sangat terbatas mungkin lebih ke luar PPU berasnya Bulog, bukan menerima beras dari lokal,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati.
Untuk menyikapi hal ini agar tidak berlarut-larut, Sujiati meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemkab PPU untuk mengkonsumsi beras hasil petani lokal, agar para petani bisa terus bertahan.
“Jadi harapan saya pemerintah daerah membuatkan Perda terkait diwajibkan PNS mengkonsumsi beras lokal, harapan saya pemerintah juga mari pikirkan pemasaran beras ini, karena saat ini banyak di gilingan-gilingan yang numpuk, karena ya itu, Bulog terbatas menerimanya,” pinta Sujiati.
Sujiati mengatakan bahwa Komisi II DPRD PPU akan segera memanggil Bulog untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) mempertanyakan permasalahannya apa hingga Bulog tidak menerima beras PPU seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Ini belum ada komunikasi dengan Bulog, harapan saya pemerintah ada komunikasi dengan Bulog, kalau yang tahun lalu Bulog terima full baru tahun ini Bulog tidak terima Full, alasannya juga belum tahu, kami komisi dua akan coba RDP dengan Bulog,” tegas Sujiati.(Advetorial)
