PENAJAM-Bergulirnya wacana hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) terhadap Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud nampaknya bukan hanya sekedar isu kosong semata, terbukti fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) PPU menyampaikan secara terbuka dalam rapat paripurna penyerahan nota penjelasan dan pandangan fraksi mengenai rancangan APBD PPU 2022 Sabtu (27/11), melalui juru bicara fraksi PKS mempertanyakan hal tersebut langsung pada Bupati PPU.
“APBD perubahannya tidak dilaksanakan. Dan kami sampai saat ini tidak pernah mendapatkan penjabaran perkada itu. Jadi wajar saja kami bertanya,” ujarnya Thohiron.
Wakidi ketua Fraksi PKS bahwa hal ini adalah keputusan bulat fari fraksinya dan bukan untuk mencari kesalahan kepala daerah, fraksi PKS hanya mengusulkan saja hak itu untuk bisa juga diambil para legislator lainnya. Karena syarat untuk mengusulkan sesuai tata tertib DPRD PPU membutuhkan setidaknya 5 anggota dewan atau 2 fraksi. “Kami hanya mengusulkan, tergantung kawan-kawan saja. Kalau oke, ya lanjut,” timpalnya.
Lebih jauh Wakidi juga menjelaskan bahwa hal ini adalah wewenang dari DPRD dan ia berharap hak interpelasi ini mendapat dukungan dari dari fraksi lain dan pihaknya telah melaksanakan komunikasi politik.
“Kita sama-sama sudah tahu kondisi saat ini. Maka itu perlu ada solusi untuk pengendalian. Tapi sebelum ke situ, kita perlu mendengar pendapat bupati. Kalau benar, ya tidak masalah,” ungkapnya. Namun jika benar ada masalah, maka itu DPRD PPU akan hadir. Karena memang itu tugas pokok dan fungsi lembaga ini. Oleh karena itu, ia berharap hak interpelasi ini bisa mendapatkan dukungan dari fraksi lain. Tentunya lebih banyak lebih baik. “Kami tentu melaksanakan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi yang lain. Untuk segera diusulkan ke ketua DPRD,” tutupnya.(Advetorial)
