BALIKPAPAN-Berbondong-bondongnya Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Balikpapan, setidaknya lebih dari setengah dari seluruhnya yang menyatakan sikap tidak percaya atas kepemimpinan Abdulloh S.Sos sebagai Ketua DPRD, hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi di bawah atap rumah rakyat tersebut. Menanggapi hal tersebut ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak)Balikpapan H Imam Mutaji SE mengatakan bahwah Mosi Tidak Percaya itu hal biasa dan banyak terjadi di DPRD daerah lain di Indonesia.
“Anggota dewan memberikan Mosi Tidak Percaya pada ketuanya itu sah-sah saja sebagai langkah-langkah politik yang mereka pilih untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini itu benar, dan banyak juga terjadi di daerah lain di tanah air ini,” ungkap Imam Mutaji.
Menurutnya apa yang dilakukan oleh sebagian besar anggota DPRD Balikpapan ini perlu disikapi dengan bijak oleh Abdulloh selaku Ketua DPRD kota Balikpapan.
“Perlu digaris bawahi bahwa mungkin ada catatan dari ke 4 fraksi ini yang melayangkan surat ke Badan Kehormatan mengenai ketua DPRD, nah itu perlu disikapi oleh ketua DPRD kota Balikpapan agar menjaga keharmonisan lembaga yang dipimpinnya,” saran Imam.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa semua pejabat negara perlu mendapat kontrol dari berbagai pihak, agar kebijakan yang diambil benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat luas.
“Seluruh anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban yang sama, untuk itu sebagai fungsi kontrol pimpinan, biar di dalam mengambil keputusan itu mengedapankan musyawarah dan mufakat, bukan bersikap arogansi dan semena-mena karna dalam mengambil keputusan DPRD itu bersifat kolektif dan kolegial bukan kepentingan pribadi,” terangnya.
Imam mengatakan sebagai pejabat negara seharusnya ketua DPRD tidak anti dengan kritikan, terlebih DPRD adalah rumahnya demokrasi.
“Apalagi DPRD kota Balikpapan hanya 7 fraksi dan 4 fraksi yang mengajukan Mosi Tidak Percaya itu tentunya menjadi catatan buat pimpinan DPRD. Mosi Tidak Percaya ke 4 fraksi ini adalah langkah politik, jadi biarkan lah berkembang sesuai alurnya.
Menjadi pimpinan dprd itu harus siap dikritik oleh anggota DPRD dan masyarakat jadi tidak usah alergi dengan kritikan ini negara demokrasi,” pungkas Imam.(IKN)
