PENAJAM- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengadakan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PPUPD) pada tahun 2024. Acara ini berlangsung di Meeting Room Hotel Ika Petung, Kamis, 30 Mei 2024.
Kegiatan ini mengundang narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, yaitu Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum, Nina Damayanti, serta Merry Madina dan Yulius Hendra dari Pusat Telaah dan Informasi Regional Jakarta.
Acara dibuka oleh Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB PPU, Heri Handayani, yang mewakili Pj. Bupati PPU. Dalam sambutannya, Heri mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan berharap kehadiran mereka dapat memberikan motivasi dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten PPU. Ia juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan mengimbau mereka untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh hingga akhir demi mendapatkan pengetahuan yang maksimal.
Heri Handayani menekankan pentingnya komitmen dan kerja keras yang didukung oleh potensi para auditor dan PPUPD di Kabupaten PPU. Ia yakin bahwa dengan niat baik, semua program dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Ia juga menyebutkan bahwa pelaksanaan PPRG di PPU belum sepenuhnya terintegrasi dalam siklus pembangunan, termasuk dalam pengawasan pemerintahan. Oleh karena itu, peran Inspektorat dalam mengawasi pelaksanaan PPRG di perangkat daerah sangat diperlukan. Inspektorat juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.
Melalui kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG serta pelatihan PPRG ini, diharapkan pemahaman dan keterampilan para auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten PPU dapat meningkat. Dengan demikian, percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten PPU dapat tercapai.(Advetorial)
