Sangatta – Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur (Kutim) menegaskan akan melakukan pembaruan dan validasi ulang data kemiskinan di seluruh wilayah Kutim. Langkah ini menjadi fokus utama agar program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menegaskan bahwa keakuratan data menjadi penentu keberhasilan pembangunan, khususnya di daerah kaya sumber daya alam seperti Kutim.
“Banyak perusahaan tambang, perkebunan, atau perusahaan lainnya. Tapi kalau data kemiskinan tidak valid, bagaimana kita bisa menilai keberhasilan program pembangunan,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Ernata menilai manipulasi atau ketidakakuratan data justru mempersulit program pemerintah. Validasi kembali data penerima bantuan sosial menjadi penting agar kebijakan berjalan terarah. Ia menegaskan bahwa bantuan hanya boleh diterima masyarakat yang benar-benar miskin, bukan mereka yang secara ekonomi sudah mampu.
Pemerintah Kutim sendiri telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Dana tersebut tersebar ke berbagai OPD, termasuk Dinsos, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, hingga pemerintah desa.
“Harapannya, jika OPD tidak bisa meng-cover semua, dana desa bisa membantu. Dengan target sekian tahun, kemiskinan bisa diselesaikan,” jelas Ernata.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen dan kejujuran semua pihak mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dalam proses pendataan.
“Saya yakin, kalau pemerintah, desa, dan kecamatan kompak, Insyaallah kemiskinan bisa segera selesai. Yang repot itu kalau ada manipulasi data. Akhirnya semua dirugikan,” tegasnya.
Pada 2024, Dinsos Kutim telah memvalidasi sekitar 15.000 kepala keluarga penerima bantuan. Hasilnya, banyak ditemukan penerima yang tidak layak karena memiliki kendaraan pribadi atau hunian memadai. Sebagian bahkan masuk kategori mampu.
“Targetnya adalah masyarakat miskin ekstrem. Tapi setelah disurvei, ternyata mereka mampu. Ada yang punya sepeda motor, bahkan mobil. Maka kami coret dari daftar penerima,” ungkapnya.
Tahun ini, Dinsos menargetkan validasi 20.000 KK. Upaya ini juga untuk memastikan penerima bantuan benar-benar warga Kutim, bukan pendatang baru yang belum lama menetap.
“Harapan saya, masyarakat miskin yang terdata benar-benar warga Kutim. Kalau warganya asli Kutim, saya yakin tidak ada yang miskin. Hanya saja saat pendataan dulu, ada pendatang baru yang ikut terdata,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pada 2023 ditemukan banyak warga yang mengaku miskin meski secara ekonomi tergolong mampu, bahkan ada yang baru tinggal tiga bulan di Kutim.
“Banyak masyarakat yang datang ke sini mengaku tidak mampu. Tapi kalau kita cross check di lapangan, ternyata mampu dia,” pungkasnya. (adv)
