BALIKPAPAN – Puluhan karyawan PT Prima Multi Cipta Karya (PMCK) mendatangi Komisi IV DPRD Balikpapan, Selasa (25/11/2025). Mereka mengadukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan secara sepihak, padahal masa kontrak mereka masih tersisa sekitar empat bulan.
Para pekerja menilai keputusan manajemen tidak hanya mendadak, tetapi juga mengabaikan kewajiban perusahaan untuk membayar hak mereka hingga kontrak berakhir.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, membenarkan adanya aduan tersebut. Ia menjelaskan bahwa para karyawan sebenarnya sudah menempuh berbagai prosedur penyelesaian perselisihan, mulai dari mediasi hingga menerima anjuran resmi dari instansi terkait. Namun perusahaan belum kunjung memenuhi kewajiban yang seharusnya dibayarkan.
“Teman-teman tenaga kerja menuntut haknya. Sebelum kontraknya berakhir, perusahaan sudah melakukan pemutusan. Masih ada kurang lebih empat bulan yang belum dibayarkan,” ujar Gasali.
Dalam pertemuan dengan Komisi IV, pihak perusahaan hanya mengirim perwakilan dari divisi HRD. Perusahaan meminta waktu untuk menyampaikan tuntutan pekerja kepada manajemen, tetapi hingga rapat berakhir tidak tercapai titik temu. “Statusnya masih deadlock, tidak ada kesepakatan,” tegasnya.
Komisi IV meminta para pekerja menunggu itikad baik perusahaan. Namun jika dalam sepuluh hari tidak ada penyelesaian, dewan mendorong para pekerja membawa perkara ini ke jalur hukum.
“Apabila dalam sepuluh hari perusahaan belum menyelesaikan kewajibannya, ada aturan yang bisa ditempuh. Salah satunya melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” kata Gasali.
Hingga berita ini dibuat, perselisihan antara pekerja dan PT PMCK masih menemui jalan buntu. Para karyawan kini menunggu respons akhir dari pihak perusahaan. (ADV)
