PENAJAM-Keinginan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang digagas oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nampaknya disambut baik oleh fraksi lainnya yang memiliki pandangan yang sama terkait kondisi keuangan kabupaten PPU saat ini, ialah fraksi partai Gabungan Zaenal Arifin yang menyatakan dukungan tersebut untuk mendapatkan penjelasan yang terang benderang soal tak adanya pembahasan APBD Perubahan itu.
Sejalan dengan PKS, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai ada ketidaktransparanan pemerintah dalam menggunakan anggaran.
“Interpelasi ya setuju saja. Nanti akan kita ajukan segera ke pimpinan,” ucap Zaenal.
Sementara itu, Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi hingga saat ini masih menunggu ada usulan tersebut ia menilai hal tersebut adalah hal yang lumrah dan juga tertuang di peraturan, dan dirinya menunggu masukan dari anggota dewan lainnya. “Tapi secara formal kan belum ada. Saya belum terima suratnya. Nanti kalau sudah ada, baru kita bahas lebih lanjut dalam rapat untuk benar-benar bisa berjalan, setidaknya ada usulan secara resmi lalu usulan itu dibawa dan dibahas dalam rapat gabungan. Secara resmi hak interpelasi itu bisa berjalan jika nantinya mendapatkan dukungan dari 50 plus 1 anggota dewan.( Advetrorial)
