BALIKPAPAN — DPRD Balikpapan memastikan isu pemotongan tunjangan tenaga kesehatan tidak berdasar. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran akibat turunnya Transfer Ke Daerah (TKD) tidak menyentuh hak-hak pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota (DKK).
Pernyataan itu disampaikannya di Gedung DPRD Balikpapan, pada Rabu (26/11/2025). Gasali menuturkan, hingga kini tidak ada pembahasan resmi yang mengarah pada pengurangan tunjangan atau gaji tenaga medis. Isu soal pemotongan yang sempat beredar di masyarakat, kata dia, belum pernah dibicarakan di level pemerintah daerah maupun legislatif.
“Dalam pembahasan kemarin tidak ada yang menyinggung soal pemotongan. Semua OPD memang terdampak TKD, termasuk DKK. Tapi soal pemotongan gaji atau tunjangan, sampai sekarang belum ada pembahasannya,” ujar Gasali.
Ia menjelaskan, penyesuaian anggaran lebih diarahkan pada kegiatan seremonial dan pelatihan. Bimtek serta agenda formal lainnya menjadi pilihan utama untuk dirampingkan, sementara tunjangan kinerja tidak tersentuh.
“Yang dipotong itu kegiatan seremonial. Acara Bimtek atau seremonial lain yang kita efisienkan. Untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan mitra-mitra lainnya belum ada tunjangan kinerja yang dikurangi,” jelasnya.
Gasali menegaskan DPRD tidak ingin penyesuaian anggaran mengganggu layanan dasar, terutama di bidang kesehatan. Karena itu, fasilitas dan dukungan untuk tenaga medis tetap menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Efisiensinya lebih pada agenda seremonial dan sebagian pembangunan fisik yang ditunda. Tapi layanan tetap diprioritaskan,” imbuhnya.
Ia juga mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh isu tanpa dasar. Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut pegawai maupun layanan publik pasti melalui pembahasan terbuka dan akan diumumkan secara resmi.
“Kalau pun ada perubahan teknis, pasti dibahas dan disampaikan. Jadi jangan terpancing isu yang belum pasti,” tutupnya. (ADV)
