BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi sekaligus penandatanganan persetujuan bersama Raperda APBD 2026. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Jumat (28/11/2025).
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Rahmatia menyampaikan apresiasi atas jawaban Wali Kota Balikpapan yang dinilai komprehensif dan responsif dalam menghadapi tantangan fiskal. Gerindra menilai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) justru dijadikan momentum memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Menurut Rahmatia, Nota Keuangan R-APBD 2026 menunjukkan keberanian fiskal dan komitmen politik untuk menjaga stabilitas pembangunan meski terjadi penurunan kapasitas fiskal.Gerindra menyatakan dukungan terhadap langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang diajukan Pemkot, antara lain.
“Fraksi menilai integrasi data pariwisata, transaksi wajib pajak, dan kalender event sudah tepat. Namun Pemkot diminta memastikan pengembangan klaster wisata—termasuk event seperti Festival Pesisir—benar-benar mendorong pergerakan ekonomi UMKM lokal, bukan sekadar mengejar PAD dari destinasi utama. Inventarisasi, revaluasi aset, dan opsi kerja sama pemanfaatan (KSP/BOT/KPBU) disebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi aset seperti BSCC Dome dan stadion terhadap PAD. Gerindra juga berharap restrukturisasi BUMD membuka ruang diversifikasi usaha yang pro rakyat dan mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN),” ucap Rahmatia.
Fraksi Gerindra mengapresiasi sejumlah komitmen Pemkot dalam struktur belanja, di antaranya mandatory spending alokasi 30,46 persen untuk pendidikan dan 18,19 persen untuk kesehatan dinilai menunjukkan konsistensi Pemkot dalam memprioritaskan kualitas SDM dan layanan dasar.
Pengendalian banjir disebut sebagai isu strategis yang harus terus diprioritaskan. Gerindra mendukung normalisasi DAS Klandasan Kecil dan DAS Ampal sesuai Master Plan Drainase—termasuk pelebaran saluran, pembangunan rumah pompa, serta kolam retensi. Pemkot diminta mempercepat penyelesaian Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah (DPPT) di Sekmen IV DAS Ampal/Mufakat dan memperketat izin pengupasan lahan.
Fraksi menyoroti pentingnya perencanaan anggaran yang realistis, pengawasan ketat terhadap pembangunan infrastruktur, serta pemberian reward and punishment bagi OPD untuk memastikan serapan anggaran optimal.
Setelah mempertimbangkan penjelasan Pemkot, Fraksi Gerindra secara resmi menyatakan “Bismillahirrahmanirrahim, Menerima dan Menyetujui” Raperda APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (ADV)
