BALIKPAPAN – Fraksi NasDem menilai jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna 24 November 2025 cukup memberi gambaran jelas mengenai arah kebijakan daerah tahun depan. Melalui juru bicaranya, Puryadi, NasDem menyoroti penyesuaian kebijakan transfer pusat yang dinilai menjadi faktor utama berubahnya struktur RAPBD 2026.
Puryadi memaparkan, setelah penyesuaian transfer ke daerah, komposisi APBD 2026 mengalami penyusutan signifikan. Pendapatan daerah yang sebelumnya Rp3,83 triliun turun menjadi Rp2,95 triliun. Rinciannya, Pajak Daerah Rp1,33 triliun; Retribusi Daerah Rp171,83 miliar; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp24,01 miliar; serta Lain-lain PAD yang Sah Rp52,16 miliar. Sementara Pendapatan Transfer terpangkas dari Rp2,25 triliun menjadi Rp1,36 triliun.
Belanja daerah ikut terkoreksi dari Rp4,28 triliun menjadi Rp3,36 triliun. Pada sisi pembiayaan, SIPA 2025 turun dari Rp450 miliar menjadi Rp407,2 miliar.
“APBD bukan sekadar instrumen administratif, melainkan alat strategis untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Puryadi saat membacakan pandangan Fraksi NasDem di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Jumat (28/11/2025).
Ia mengingatkan kembali bahwa dalam penyampaian nota keuangan, Wali Kota telah menekankan sejumlah tantangan, mulai dari dominannya belanja rutin hingga minimnya ruang fiskal untuk belanja modal serta masih tingginya ketergantungan pada transfer pusat.
“Namun Fraksi NasDem meyakini, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan dukungan masyarakat menjadi kunci mengatasi hambatan tersebut,” ujarnya.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah fokus kebijakan untuk mengawal implementasi APBD 2026. Pertama, penguatan PAD melalui intensifikasi–ekstensifikasi pajak dan retribusi, termasuk optimalisasi sektor unggulan. Kedua, efisiensi belanja dengan memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan. Ketiga, optimalisasi dana transfer yang harus tetap tepat sasaran. Keempat, inovasi pembiayaan melalui kerja sama yang akuntabel dan berbasis kehati-hatian.
Menutup pandangannya, Fraksi NasDem menyatakan menyetujui RAPBD Balikpapan 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Puryadi menilai persetujuan ini menjadi pijakan awal memperkuat arah pembangunan yang lebih terukur dan responsif.
“Dengan disahkannya APBD 2026, Balikpapan diharapkan memasuki tahun pembangunan baru dengan strategi yang lebih matang, efisien, dan berdampak nyata bagi kemajuan kota serta warganya,” pungkasnya. (ADV)
